Bahlil Lahadalia Akui Pernah Berkontribusi pada Kerusakan Lingkungan, Tegaskan Komitmen Perbaikan Tata Kelola Tambang
 |
| Bahlil Lahadalia mengaku pernah berkontribusi pada kerusakan lingkungan (Dok. Ist) |
JawaUpdate.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk mencegah bencana alam.
Dalam sebuah talkshow bertajuk “Aksi Nyata untuk Bumi Lestari” yang digelar DPP Partai Golkar pada Jumat (28/11), ia mengungkapkan refleksi pribadinya soal aktivitas bisnis yang pernah digeluti sebelum terjun ke pemerintahan.
Di hadapan para peserta acara, Bahlil bercerita bahwa dirinya pernah berkecimpung dalam usaha kayu dan pertambangan.
Ia tidak menampik bahwa pekerjaan tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap lingkungan, terutama terkait aktivitas penebangan pohon dan eksploitasi alam yang kurang terkelola dengan baik.
"Saya menceritakan sedikit, saya juga merasa bersalah. Karena waktu saya jadi pengusaha dulu, dulu waktu saya jadi pengusaha, saya kebetulan usaha saya dulunya main kayu sama tambang, yang semua urusannya pasti nebang pohon," jelasnya dalam acara Talkshow di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (28/11)
Bahlil mengatakan, pengalaman masa lalunya kini membuat ia semakin menyadari betapa besar dampak aktivitas pertambangan dan perkebunan yang tidak dikelola secara benar.
Menurutnya, berbagai bencana alam yang terjadi belakangan ini, termasuk banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh tidak terlepas dari penggundulan hutan yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga membawa dampak sosial yang besar bagi masyarakat.
Tanah longsor, banjir, hingga terganggunya kehidupan warga merupakan contoh nyata akibat minimnya tata kelola lingkungan di sektor sumber daya alam
Berdasarkan pengalaman itu, Kementerian ESDM kini menerapkan kebijakan yang lebih ketat untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan dengan lebih bertanggung jawab.
Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah penerapan jaminan reklamasi di awal bagi setiap perusahaan tambang pemegang izin.
Kebijakan ini mewajibkan perusahaan untuk menyiapkan biaya reklamasi sebelum mulai beroperasi, sehingga mereka tidak bisa meninggalkan lahan begitu saja setelah eksploitasi selesai.
Melalui kebijakan penataan yang lebih komprehensif, pemerintah berharap kerusakan lingkungan tidak semakin parah dan risiko bencana dapat ditekan.
Bahlil juga menyampaikan duka cita atas bencana yang menimpa sejumlah wilayah di Sumatra, sekaligus menjadikan kejadian ini sebagai pengingat pentingnya menjaga kelestarian alam.
Upaya perbaikan lingkungan, menurutnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam industri serta masyarakat luas.
