Sejumlah Pejabat di Ponorogo Dipanggil KPK, Ini Alasannya

Sekda Ponorogo, Agus Pramono turut dipanggil KPK (Dok. Ist)

JawaUpdate.com - Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Ponorogo memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Kamis, 23 Oktober 2025. 

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda), serta beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Beberapa pejabat yang turut hadir di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Kepala Bapperida, serta sejumlah kepala OPD lainnya.

Sekda Ponorogo, Agus Pramono, menjelaskan bahwa undangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah Ponorogo saja, melainkan hampir semua kabupaten dan kota di Indonesia. 

Menurutnya, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2024 dan rencana APBD 2025.

"Kalau ada hal yang kurang pas kita sempurnakan di tahun 2026. Apakah proses penyusunan pokok-pokok pikiran sudah sesuai ketentuan, apakah sudah berdasarkan reses para anggota dewan dan lainnya, dan insya allah kita baik," ujarnya, Rabu (22/10)

Ia juga menambahkan bahwa KPK menyoroti beberapa aspek penting dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk proses penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. 

Hal ini untuk memastikan bahwa setiap usulan anggaran telah sesuai dengan ketentuan, terutama yang bersumber dari hasil reses anggota dewan.

Dalam forum tersebut, masing-masing daerah akan menerima catatan dan arahan langsung dari KPK. 

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama menjelang penyusunan APBD tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, KPK berupaya memastikan agar tata kelola keuangan di seluruh pemerintah daerah semakin bersih, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.