KPK Tangkap Bupati Ponorogo dan Sejumlah Pejabat dalam OTT, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan
 |
| KPK melakukan OTT terhadap Bupati Ponorogo (Dok. Ist) |
JawaUpdate.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11) sekitar pukul 16.00 WIB.
Operasi tersebut dilakukan secara diam-diam dan sempat mengejutkan masyarakat setempat.
Selain bupati, tiga orang lainnya juga turut diamankan oleh tim KPK. Ketiganya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Hardjono Ponorogo, dr. Yunus Mahatma, serta seorang pengusaha perempuan yang belum disebutkan identitasnya.
Keempat orang tersebut langsung dibawa ke Mapolres Ponorogo untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.
Menurut informasi yang diperoleh dari lapangan, hingga Jumat malam proses pemeriksaan terhadap keempatnya masih berlangsung. Situasi di sekitar rumah dinas dan kantor Bupati Ponorogo tampak sepi dan dijaga ketat.
Gerbang rumah dinas tertutup rapat, sementara beberapa pegawai terlihat enggan memberikan keterangan kepada awak media.
Saksi mata menyebut, dua mobil berwarna hitam keluar-masuk dari area Pringgitan atau rumah dinas bupati. Kendaraan tersebut diduga milik tim KPK yang sedang melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen penting terkait dugaan kasus korupsi.
Menariknya, operasi tangkap tangan ini dilakukan hanya berselang beberapa jam setelah Bupati Sugiri Sancoko melantik dan memutasi 138 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Dari jumlah tersebut, dua orang menjabat sebagai kepala dinas, sementara sisanya terdiri dari kabag, kabid, camat, sekcam, hingga lurah.
Kabag Ops Polres Ponorogo, Kompol Edi Suyono, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya kegiatan pemeriksaan oleh tim KPK di Mapolres Ponorogo.
Namun, pihak kepolisian mengaku belum mendapatkan informasi rinci terkait kasus yang sedang ditangani.
Berdasarkan dugaan sementara, OTT ini berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Kasus semacam ini bukan hal baru dalam dunia birokrasi daerah, namun jika terbukti, akan menjadi pukulan keras bagi kepemimpinan Sugiri Sancoko yang sebelumnya dikenal aktif dalam berbagai program pembangunan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum mengeluarkan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan maupun status hukum para pihak yang diamankan.
Publik pun menunggu kepastian lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini, termasuk apakah benar ada praktik suap atau jual beli jabatan di balik mutasi besar-besaran yang baru saja dilakukan Bupati Ponorogo.
