Kejari Kota Kediri Tahan 3 Tersangka Korupsi Kredit Bank BUMN, Kerugian Negara Rp1,3 Miliar
 |
| Tiga tersangka dalam kasus korupsi penyaluran kredit milik BUMN (Dok. Ist) |
JawaUpdate.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri menahan tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit di salah satu bank milik negara (BUMN).
Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga sekitar Rp1,3 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial LPM (43), FMN (34), dan NAW (46). Penahanan dilakukan oleh penyidik Kejari Kota Kediri pada 10 November 2026 untuk kepentingan penyidikan.
Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri, Ery Adi Wibowo, menjelaskan bahwa ketiganya akan menjalani masa penahanan selama 20 hari.
"Dari tanggal 10 November sampai 29 November," kata Ery.
Dalam perkara ini, NAW diketahui menjabat sebagai Kepala Unit sekaligus pejabat yang memiliki kewenangan memutus pemberian kredit.
Sementara itu, FMN dan LPM merupakan pejabat pemrakarsa yang bertugas sebagai Mantri pada bank BUMN tersebut..Dugaan penyimpangan dalam penyaluran kredit itu terjadi selama periode 2020 hingga 2024.
Selama penyidikan berlangsung, Kejari Kota Kediri telah meminta keterangan dari sekitar 60 saksi. Mereka berasal dari lingkungan internal perbankan maupun pihak lain yang diduga mengetahui proses pemberian kredit.
Penyidik juga telah memeriksa empat orang ahli. Di antaranya ahli pidana, ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ahli perkreditan dari kalangan perbankan.
Untuk memastikan besaran kerugian negara, penyidik turut meminta audit kepada BPKP Provinsi Jawa Timur.
Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai kurang lebih Rp1,3 miliar.
"Total kerugian sebagaimana perhitungan hasil audit itu kurang lebih sekitar Rp1,3 miliar," ujarnya.
Ery mengungkapkan, dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan proses pemberian kredit yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.
Padahal, pihak bank seharusnya melakukan pemeriksaan dan penilaian secara menyeluruh sebelum menyetujui pengajuan pinjaman dari calon debitur.
Dari hasil penyidikan, ditemukan dugaan adanya calon debitur yang sebenarnya tidak memiliki usaha. Namun, mereka diduga dibuat seolah-olah mempunyai usaha agar bisa memenuhi persyaratan pengajuan kredit.
Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan ketidaksesuaian data yang disampaikan dengan keadaan usaha yang sebenarnya, termasuk indikasi penggelembungan data.
"Dalam memberikan kredit itu tidak melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian. Yang seharusnya dinilai, debitur ini layak atau tidak," ujarnya.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kedua pasal tersebut mengatur ancaman hukuman pidana maksimal hingga 20 tahun penjara.
Setelah penahanan dilakukan, penyidik Kejari Kota Kediri masih akan melanjutkan proses penyidikan. Jaksa juga akan berkoordinasi untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilanjutkan ke tahapan hukum berikutnya.
