Kekurangan Dokter Masih jadi Masalah, Komisi IX DPR Dorong Pemanfaatan AI di Puskesmas
 |
| Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh (Dok. Ist) |
JawaUpdate.com – Kekurangan tenaga dokter di berbagai daerah masih menjadi tantangan besar bagi layanan kesehatan di Indonesia.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, mengusulkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai solusi sementara, terutama di wilayah yang belum memiliki dokter.
Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Kementerian Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Nihayatul, perkembangan AI yang kini dimanfaatkan di berbagai sektor berpotensi membantu pelayanan kesehatan, setidaknya untuk mendukung proses analisis awal terhadap kondisi pasien.
Ia menilai teknologi tersebut dapat menjadi jembatan bagi masyarakat di daerah terpencil yang masih kesulitan memperoleh akses layanan medis karena keterbatasan tenaga kesehatan.
"Kekurangan dokter yang ada, ini kita ini sekarang sudah cukup banyak dibantu dengan adanya AI, Pak. Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI," kata Nihayatul.
Nihayatul mengaku prihatin setelah mengetahui masih ada sejumlah wilayah yang belum memiliki dokter. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan mengingat masyarakat tetap membutuhkan layanan kesehatan setiap saat.
Di sisi lain, proses mencetak seorang dokter membutuhkan waktu yang panjang. Setelah menyelesaikan pendidikan akademik, calon dokter masih harus menjalani berbagai tahapan lanjutan, seperti program koas dan pendidikan profesi, sebelum dapat memberikan pelayanan secara mandiri.
Karena itu, ia menilai masyarakat tidak mungkin harus menunggu hingga proses pendidikan tersebut selesai untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Menurut Nihayatul, program jangka panjang seperti memberikan beasiswa kepada putra daerah agar menjadi dokter memang merupakan langkah yang baik.
Namun, hasilnya baru dapat dirasakan dalam beberapa tahun ke depan sehingga diperlukan solusi yang bisa diterapkan dalam waktu lebih cepat.
Ia juga menyoroti tantangan lain, yakni tidak semua tenaga medis bersedia ditempatkan di daerah yang masih minim fasilitas. Kondisi tersebut membuat distribusi dokter belum merata di seluruh Indonesia.
Sebagai alternatif, Nihayatul mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan perkembangan AI untuk membantu pemeriksaan awal atau analisis penyakit tertentu.
Meski tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran dokter, teknologi tersebut dinilai bisa memberikan bantuan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan.
Selain AI, ia juga menyinggung keberhasilan Kementerian Kesehatan yang pernah melakukan operasi jarak jauh dengan dukungan teknologi.
Menurutnya, konsep serupa dapat dikembangkan untuk layanan konsultasi maupun pemeriksaan medis dari jarak jauh di daerah yang belum memiliki dokter.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter, terutama di wilayah terpencil. Ia menyebut masih banyak puskesmas yang belum memiliki dokter sebagai tenaga pelayanan utama.
Budi juga mengungkapkan laporan dari Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang hingga kini belum memiliki dokter spesialis. Bahkan, sejumlah puskesmas di daerah tersebut juga belum memiliki dokter gigi.
Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.
Di tengah proses penambahan jumlah dokter yang membutuhkan waktu, pemanfaatan teknologi seperti AI dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk memperluas akses layanan kesehatan, meski tetap tidak dapat menggantikan pemeriksaan langsung oleh tenaga medis profesional.
