BGN Hentikan Sementara 2 Dapur Program MBG di Ponorogo, Pemilik Diduga Mengaku Cucu Menteri
 |
| Wakil kepala BGN (Dok. Ist) |
JawaUpdate.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo menjadi sorotan setelah dua dapur penyedia makanan dihentikan sementara operasionalnya.
Keputusan tersebut diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah menerima laporan dari pengelola dapur dan melakukan inspeksi langsung di lapangan.
Langkah penghentian ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari aduan dua kepala dapur yang merasa mengalami tekanan selama menjalankan tugas mereka dalam program pemenuhan gizi bagi siswa.
Dua kepala dapur yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Ponorogo datang langsung untuk menyampaikan keluhan kepada pihak BGN.
Keduanya meminta perlindungan karena mengaku mengalami tekanan dari yayasan yang menaungi dapur tersebut.
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa kedua pengelola dapur itu mendatanginya saat ia berada di Blitar.
"Dua Kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya karena minta perlindungan," kata Nanik kepada wartawan, Senin (16/3).
Menurut keterangan mereka, selama beberapa bulan terakhir mereka merasa ditekan oleh pihak yayasan yang mengelola dapur tersebut. Bahkan yayasan tersebut disebut mengklaim dimiliki oleh seseorang yang mengaku sebagai cucu seorang menteri.
Selain tekanan, muncul juga dugaan adanya pengurangan anggaran dalam pembelian bahan makanan. Dalam aturan program MBG, anggaran pembelian bahan pangan ditetapkan sekitar Rp10.000 untuk setiap porsi makanan.
Namun dalam praktiknya, dana yang digunakan untuk membeli bahan makanan disebut hanya sekitar Rp6.500 per porsi.
Kondisi tersebut membuat pengelola dapur harus menutup kekurangan biaya dari uang pribadi agar makanan yang diberikan kepada siswa tetap layak.
Para pengelola dapur mengaku terpaksa melakukan hal tersebut karena tidak tega melihat para siswa penerima manfaat mendapatkan makanan yang kurang memadai.
Para kepala dapur juga mengaku sering mendapat intimidasi jika tidak mengikuti keinginan pihak yayasan. Mereka disebut-sebut diancam akan dilaporkan kepada polisi atau menghadapi pengacara.
Tidak hanya itu, sejumlah relawan dan sekolah penerima program juga diminta menandatangani pernyataan yang bertujuan untuk menyingkirkan kedua kepala dapur tersebut.
Menanggapi laporan tersebut, pihak BGN kemudian memerintahkan tim pengawasan untuk melakukan inspeksi langsung terhadap dua dapur tersebut.
Tim pengawas yang dipimpin oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Albertus Dony Dewantoro, menemukan sejumlah masalah serius saat melakukan inspeksi.
Beberapa temuan di antaranya kondisi dapur yang dinilai tidak bersih dan tidak memenuhi standar operasional.
Lantai dapur terlihat rusak, dindingnya kotor dan berjamur, serta ruang pemorsian makanan tidak memiliki fasilitas yang memadai.
Selain itu, fasilitas pendukung seperti ruang istirahat dan loker bagi petugas juga tidak tersedia dengan baik.
Kedua kepala dapur bahkan mengaku harus mengeluarkan dana pribadi untuk memperbaiki beberapa fasilitas penting. Salah satunya adalah pembuatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Namun kondisi sistem pembuangan tersebut tetap dinilai tidak layak oleh tim inspeksi karena hanya menggunakan buis beton yang hampir meluap dan ditutup dengan bahan sederhana.
Berdasarkan berbagai temuan tersebut, tim pengawas menilai dapur tersebut tidak layak untuk terus beroperasi..
Setelah melihat kondisi lapangan dan mendengar laporan para pengelola dapur, pihak BGN memutuskan untuk menghentikan sementara operasional kedua dapur tersebut.
Keputusan ini diambil hingga ada perbaikan dari pihak pengelola yayasan terhadap kondisi dapur maupun perlakuan terhadap para pengelola program.
Langkah penghentian ini juga dilakukan demi memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan serta benar-benar memberikan manfaat bagi para siswa penerima program.
