Ibu Hamil dan Bayinya Meninggal Setelah Ditolak 4 Rumah Sakit, Gubernur Papua Janji Benahi Layanan Kesehatan

Keluarga Irene Sokoy saat berada di makam almarhumah dan bayinya (Dok. Ist)

JawaUpdate.com - Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada keluarga Irene Sokoy, ibu hamil yang meninggal bersama bayinya setelah mengalami penolakan berulang dari empat rumah sakit di wilayah Kabupaten dan Kota Jayapura. 

Kasus ini memicu keprihatinan publik karena menggambarkan buruknya layanan kesehatan di Papua.

Fakhiri menyebut insiden ini sebagai bukti nyata kegagalan sistem kesehatan di daerahnya. Ia berjanji akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap fasilitas kesehatan, mulai dari manajemen rumah sakit hingga kelayakan peralatan medis.

“Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” kata Fakhiri usai mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani, dikutip dari rilis yang diterima, Sabtu (22/11). 

Fakhiri mengakui banyak fasilitas kesehatan tidak dikelola dengan baik. Ia bahkan menyebut sebagian alat medis dalam kondisi rusak dan tidak segera diperbaiki.

Karena itu, ia memastikan akan mengevaluasi seluruh rumah sakit di bawah pemerintah provinsi, termasuk kemungkinan mengganti direktur rumah sakit yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas pelayanan publik.

Ia juga mengaku telah menghubungi Menteri Kesehatan untuk meminta dukungan perbaikan layanan medis di Papua.

Menurutnya, keselamatan pasien harus menjadi prioritas di atas seluruh proses administrasi.

Perjalanan Tragis Irene: Ditolak dari Satu Rumah Sakit ke Rumah Sakit Lain

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu siang (16/11). Karena tinggal di Kampung Hobong, keluarga membawanya menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.

Namun proses penanganan berjalan sangat lambat. Dokter kandungan tidak berada di tempat, sementara pembuatan surat rujukan molor hingga hampir tengah malam.

Keluarga akhirnya membawa Irene ke tiga rumah sakit lainnya RS Dian Harapan, RSUD Abepura, RS Bhayangkara

Namun di ketiga rumah sakit tersebut, Irene kembali tidak mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Di RS Bhayangkara, keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena ruang BPJS kelas 3 penuh. Hanya ruang VIP yang tersedia.

Karena tidak memiliki uang muka, keluarga memutuskan membawa Irene ke RSUD Jayapura. 

Namun dalam perjalanan, kondisi Irene memburuk hingga mengalami kejang-kejang. Ambulans kembali ke RS Bhayangkara, tetapi nyawa Irene dan bayinya tidak tertolong.

Klarifikasi dari Masing-Masing Rumah Sakit

Empat rumah sakit yang disebut terlibat dalam penolakan memberikan penjelasan berbeda-beda:

1. RSUD Yowari

Direktur RSUD Yowari, Maryen Braweri, mengatakan bahwa pasien sebenarnya telah ditangani sesuai prosedur.

Saat Irene datang, pembukaan persalinan telah mencapai tahap lima dan terus berlangsung hingga bayi hampir terlihat. Namun karena detak jantung janin menurun, dokter menyarankan operasi.

Masalah muncul karena rumah sakit hanya memiliki satu dokter kandungan yang sedang bertugas di luar kota. Karena itu pasien dirujuk ke RS Dian Harapan.

Namun dalam perjalanan, RS Dian Harapan mengabarkan bahwa ruang perawatan penuh dan dokter spesialis tidak siap. Ambulans kemudian mengarahkan pasien ke RSUD Abepura.

2. RS Dian Harapan (RSDH)

RSDH membantah menolak pasien. Mereka mengaku sebelumnya sudah menginformasikan kepada RSUD Yowari bahwa ruang NICU penuh, ruang kebidanan penuh, dokter Obgyn cuti dan dokter anestesi mitra memerlukan waktu tambahan untuk menangani operasi darurat

Informasi tersebut disampaikan sebelum pasien tiba. Setelah petugas RSUD Yowari sampai dan mendapat penjelasan, keluarga memutuskan mencari rumah sakit lain.

3. RSUD Abepura

Irene tidak diterima di RSUD Abepura karena ruang operasi sedang dalam proses renovasi sehingga tidak bisa digunakan.

4. RS Bhayangkara

Direktur RS Bhayangkara, AKBP dr. Romy Sebastian, menjelaskan bahwa rujukan Irene tidak melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrut), sehingga pihak RS tidak mendapat informasi awal mengenai kondisi pasien.

Ia menegaskan pihaknya tidak menolak pasien. Namun karena ruang kelas 3 penuh, satu-satunya pilihan adalah ruang VIP yang memerlukan uang muka.

Kasus Irene Sokoy menggemparkan masyarakat karena memperlihatkan kenyataan pahit yang dialami warga Papua saat membutuhkan layanan kesehatan darurat.

Berbagai kendala seperti kurangnya tenaga spesialis, fasilitas medis yang rusak, ruang perawatan penuh, hingga persoalan administrasi membuat nyawa pasien terancam.

Gubernur Papua menegaskan kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Ia berjanji membenahi seluruh sistem pelayanan kesehatan, memastikan tiap rumah sakit memberikan pertolongan terlebih dahulu tanpa mempersulit warga.