Cobaan Berat Dirut Alsintan: Janji Jokowi Tak Terpenuhi, Kini Disita Pajak
![]() |
Alat pertanian yang tak jadi dibeli Jokowi (Dok. Ist) |
JawaUpdate.com - Direktur PT Mitra Maharta, Agus Zamroni, tengah menghadapi masa yang sangat sulit.
Setelah harapan besarnya pada janji pembelian alat pertanian oleh Presiden ke-7 Joko Widodo tak terealisasi penuh, kini ia kembali terpukul karena empat unit mesin pertanian miliknya disita oleh petugas pajak.
Kisah ini bermula pada 2015 ketika Jokowi mengunjungi pabrik PT Mitra Maharta di Madiun, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, presiden dikabarkan memesan 1.000 unit mesin pemanen padi.
“Pesan 1.000 unit, tapi yang diambil hanya 81 unit saja. Saat ini, masih ada ratusan unit yang tersimpan di gudang,” kata Agus
Namun, kenyataannya, hanya 81 unit yang benar-benar dibeli. Ratusan unit lainnya hingga kini masih menumpuk di gudang, menunggu pembeli.
Kondisi itu membuat arus kas perusahaan terhimpit. Agus mengaku seluruh proses produksi dibiayai dari pinjaman bank, sehingga stok barang yang tak terserap pasar menimbulkan beban keuangan berat.
Masalah kian rumit ketika Agus menghadapi tunggakan pajak sebesar Rp490 juta. Karena tidak memiliki dana tunai, ia akhirnya rela menyerahkan empat unit mesin pemanen sebagai jaminan pembayaran.
Setiap unit diperkirakan bernilai sekitar Rp122 juta. Penyitaan dilakukan pada Selasa, 16 September 2025, dengan pemasangan stiker resmi di mesin-mesin tersebut.
Di media sosial, banyak warganet menyoroti nasib Agus. Sebagian menyebut situasi yang dialaminya sebagai “sudah jatuh tertimpa tangga”, mengingat ia merasa dikecewakan pemerintah, lalu kembali terbebani kewajiban pajak
Meski diuji masalah bertubi-tubi, Agus belum kehilangan semangat. Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian lebih pada produk dalam negeri, khususnya alsintan hasil karya anak bangsa.
Agus menegaskan, mesin pemanen padi yang dikembangkannya merupakan hasil riset pribadi tanpa pendanaan dari pemerintah.
“Alat pemanen padi ini hasil penelitian saya sendiri. Biaya penelitian pun kami tanggung sendiri, tidak dibiayai oleh negara,” ujarny