JAWA KILAT
Mode Gelap
Artikel teks besar

Komentar "Gembrot" Wakil Ketua DPRD Cirebon Viral, Nana Kencanawati Sampaikan Klarifikasi

Komentar "Gembrot" Wakil Ketua DPRD Cirebon Viral, Nana Kencanawati Sampaikan Klarifikasi
Komentar wakil Ketua DPRD Cirebon yang viral (Dok. Ist)


JawaUpdate.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, menjadi sorotan publik setelah komentarnya di media sosial menuai kontroversi. 

Unggahan tersebut ramai diperbincangkan warganet karena dianggap tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik.

Komentar yang viral itu muncul pada sebuah video aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Cirebon di depan Gedung DPRD Kota Cirebon. 

Dalam video tersebut, seorang ibu menyampaikan penolakannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyatakan dirinya tidak membutuhkan program tersebut.

Video itu kemudian memancing berbagai respons dari pengguna media sosial. Salah satu komentar yang menjadi perhatian datang dari akun milik Nana Kencanawati.

Dalam komentarnya, Nana menuliskan kalimat yang dinilai merendahkan, bahkan disusul dengan kata yang dianggap sebagai bentuk body shaming. 

Tak lama setelah itu, tangkapan layar komentar tersebut menyebar luas dan memicu gelombang kritik dari masyarakat.

Menanggapi polemik yang berkembang, Nana memberikan penjelasan terkait komentar tersebut. Ia mengaku saat kejadian berlangsung akun Instagram pribadinya sedang digunakan oleh tim media yang membantu mengelola aktivitas media sosialnya.

"Ketua dan Wakil Ketua DPRD memiliki tim media masing-masing. Kebetulan saat membuka Instagram, tim media ibu menggunakan akun ibu dan saat itu komentar tersebut ditulis secara spontan," ujar Nana, Selasa (16/6). 

Menurut Nana, komentar itu ditulis secara spontan ketika akun tersebut sedang diakses oleh tim medianya. Ia juga mengaku baru mengetahui komentarnya menjadi perbincangan luas setelah menerima banyak telepon pada malam hari.

Nana menyebut dirinya tidak terlalu memahami teknologi sehingga tidak langsung mengetahui reaksi publik yang muncul setelah komentar tersebut diunggah. 

Setelah menyadari komentarnya menimbulkan kontroversi, ia mengaku segera menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon, Subhan, memilih tidak memberikan tanggapan terkait polemik yang melibatkan kader partainya tersebut. 

Saat dimintai keterangan oleh awak media, ia hanya memberikan jawaban singkat dan enggan berkomentar lebih jauh.

Kasus ini kembali memunculkan perdebatan mengenai etika pejabat publik dalam menggunakan media sosial. 

Banyak masyarakat menilai bahwa pejabat negara seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, terutama ketika menanggapi perbedaan pandangan yang berkembang di ruang publik.

Hingga kini, perbincangan mengenai komentar tersebut masih ramai di berbagai platform media sosial dan terus mendapat perhatian dari warganet.

Posting Komentar