Warga Ponorogo Gelar Aksi Damai Tolak Program MBG dan Soroti Kesejahteraan Guru Honorer
 |
| Aksi demo di Ponorogo tolak MBG (Dok. Ist) |
JawaUpdate.com - Ratusan warga yang tergabung dalam Konsorsium Ponorogo Bersatu menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo pada Kamis (7/5).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Dalam demonstrasi tersebut, massa secara tegas menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka menilai program tersebut belum menjadi prioritas utama, jika dibandingkan dengan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Selain menyoroti program MBG, para peserta aksi juga menuntut perhatian serius pemerintah terhadap kondisi guru honorer di Ponorogo.
Mereka menilai kesejahteraan para pendidik non-ASN tersebut masih jauh dari kata layak dan membutuhkan solusi yang lebih konkret.
Aksi berlangsung dengan tertib, di mana para peserta membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan mereka. Secara bergantian, massa juga melakukan orasi untuk menyampaikan aspirasi di depan gedung legislatif daerah tersebut.
Koordinator aksi, Aang Pariyanto, dalam orasinya menyampaikan bahwa kebijakan MBG dinilai belum relevan dengan kondisi riil masyarakat Ponorogo saat ini.
Ia menegaskan masih banyak kebutuhan mendesak yang seharusnya mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah.
Salah satu yang disoroti adalah rendahnya penghasilan guru honorer. Ia menyebut masih ada tenaga pendidik yang hanya menerima gaji sekitar Rp250 ribu per bulan, sehingga menurutnya kondisi ini perlu segera dibenahi.
“Masih ada guru honorer di Ponorogo yang hanya menerima gaji sekitar Rp250 ribu per bulan. Ini tentu sangat memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya saat menyampaikan orasi.
Aang juga menegaskan bahwa pihaknya bukan menolak seluruh program pemerintah, namun meminta agar kebijakan yang diambil lebih mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat di daerah.
“Bukan berarti kami menolak program pemerintah secara keseluruhan, tetapi pemerintah juga harus melihat kebutuhan riil masyarakat di daerah,” tambahnya.
Di sisi lain, massa aksi juga menyatakan dukungan terhadap program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Mereka menilai program tersebut memiliki potensi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa secara langsung.
Aksi kemudian ditanggapi oleh Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, yang menemui langsung para peserta.
Ia menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dan berjanji akan meneruskannya kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi kebijakan.
