Mentan Janji Atasi Anjloknya Harga Singkong di Lampung, Petani Dapat Jaminan Harga

Singkong yang harganya turun drastis (Dok. Ist)

JawaUpdate.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan persoalan anjloknya harga singkong di Lampung. 

Kondisi ini dinilai sangat memukul jutaan petani yang menggantungkan hidupnya dari komoditas tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Amran saat menerima kunjungan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati di Jakarta, Selasa (9/9/2025). 

Menurutnya, pemerintah pusat akan menyiapkan solusi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

"Pemerintah (pusat) berkomitmen dalam mencari solusi jangka pendek maupun panjang," kata Mentan Amran.

Sebagai langkah awal, Mentan berjanji akan segera mengeluarkan surat resmi mengenai penetapan harga minimal singkong secara nasional. Aturan ini diharapkan bisa memberikan kepastian harga bagi petani agar tidak terus merugi.

"Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” ujar Mentan.

Selain penetapan harga, pemerintah juga akan mendorong peningkatan kualitas produksi singkong. 

Amran menargetkan produksi singkong Lampung bisa mencapai 70 ton per hektare, dengan kualitas pati yang lebih baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

“Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare, saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung, kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik tidak dirugikan," kata dia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia sudah memerintahkan tim khusus dari Kementerian Pertanian agar langsung mendampingi petani di Lampung

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut positif langkah cepat yang dilakukan Mentan. Ia menilai penetapan harga minimal sangat penting agar petani tidak semakin terpuruk.

Pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung kebijakan kementerian, termasuk mendorong penghentian impor singkong serta memastikan harga yang berlaku lebih proporsional.