Tak Kuasa Tahan Air Mata, Megawati Sebut Isi Film Pesta Babi Benar Adanya
 |
| Megawati Soekarnoputri (Dok. Ist) |
JawaUpdate.com - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengaku tak kuasa menahan air mata setelah menonton film dokumenter Pesta Babi.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri forum dialog kebijakan nasional di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
Dalam forum tersebut, Megawati menyebut film dokumenter itu menggambarkan kondisi yang menurutnya benar-benar terjadi di lapangan, terutama terkait kehidupan masyarakat adat dan perubahan lingkungan di Indonesia.
"Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya," kata Megawati dalam forum National Policy Dialogue bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Balai Senat UGM, dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (26/5).
Ia mengaku sedih melihat semakin banyak kawasan hutan yang berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, di wilayah-wilayah tersebut terdapat adat istiadat, aturan wilayah, hingga hak masyarakat lokal yang seharusnya tetap dihormati.
"Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?," ucap dia.
Megawati juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Ia menilai masyarakat setempat hanya ingin tradisi serta hak atas wilayah mereka dihargai.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita belakangan memang ramai diperbincangkan publik.
Film yang diproduksi oleh Ekspedisi Indonesia Baru itu mengangkat kehidupan masyarakat adat, khususnya di Papua, serta perjuangan mereka mempertahankan tanah dan ruang hidup.
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam dokumenter tersebut adalah proyek strategis nasional di Papua Selatan yang dinilai sebagian pihak berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat adat.
Dalam beberapa waktu terakhir, pemutaran dan diskusi film Pesta Babi di sejumlah daerah juga sempat menuai kontroversi.
Beberapa agenda nonton bareng dilaporkan dibatalkan maupun dibubarkan, baik oleh pihak kampus maupun aparat di sejumlah wilayah.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk menonton maupun mendiskusikan film tersebut.
Menurut Yusril, publik sebaiknya diberikan ruang untuk menyaksikan dan menilai isi dokumenter itu secara terbuka, meskipun ia mengakui judul film tersebut memang memancing kontroversi.
