Bagaimana Hukum Kurban Pakai Dana APBN? Begini Penjelasan dalam Syariat Islam

Hewan kurban dari APBN (Dok. Ist)

JawaUpdate.com - Menjelang Hari Raya Idul Adha, pembagian hewan kurban dari pemerintah kembali menjadi sorotan masyarakat. Tidak sedikit yang bertanya mengenai hukum kurban pakai APBN atau APBD, apakah sah menurut syariat Islam atau tidak? 

Dalam Islam, ibadah kurban memiliki syarat khusus yang harus dipenuhi agar dianggap sah dan bernilai ibadah. Salah satu syarat terpenting adalah hewan kurban harus dibeli menggunakan harta milik pribadi orang yang berkurban. 

Karena itu, para ulama menilai penggunaan dana APBN maupun APBD tidak bisa dianggap sebagai ibadah kurban pribadi pejabat atau instansi tertentu.

Pasalnya, dana negara berasal dari uang rakyat yang dikelola pemerintah untuk kepentingan umum. Artinya, pejabat atau lembaga tidak memiliki hak kepemilikan pribadi atas anggaran tersebut. 

Karena tidak memenuhi unsur kepemilikan pribadi, maka hewan yang dibeli memakai dana negara tidak dapat diniatkan sebagai kurban individu.

Hukum Kurban Pakai Dana APBN

Pada dasarnya, hewan kurban dari APBN tersebut tetap boleh disembelih dan dagingnya tetap halal dibagikan kepada masyarakat. 

Dalam praktiknya, pembagian daging tetap membawa manfaat sosial dan membantu warga yang membutuhkan, terutama saat momentum Idul Adha.

Selain persoalan kepemilikan, syariat Islam juga mengatur jumlah peserta kurban sapi maksimal tujuh orang. 

Ketentuan ini sulit diterapkan apabila pembelian hewan dilakukan memakai dana publik yang bersumber dari jutaan masyarakat melalui pajak dan anggaran negara.

Potensi Masalah dalam Penggunaan Anggaran Negara

Tak hanya dari sisi agama, penggunaan uang negara untuk kepentingan ibadah personal juga dinilai rawan menimbulkan persoalan administrasi pemerintahan. 

Setiap penggunaan APBN maupun APBD wajib memiliki dasar aturan dan peruntukan yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan anggaran.

Karena itu, banyak kalangan lebih sepakat jika bantuan hewan dari pemerintah diposisikan sebagai sedekah atau bantuan sosial, bukan sebagai ibadah kurban pribadi pejabat. Cara ini lebih aman, baik dari sisi syariat maupun tata kelola keuangan negara.

Solusi Agar Kurban Tetap Sah Secara Syariat

Jika seorang pejabat, ASN, atau masyarakat ingin melaksanakan kurban yang sah sesuai syariat, maka hewan sebaiknya dibeli menggunakan uang pribadi. 

Misalnya dengan cara patungan tujuh orang untuk membeli satu ekor sapi atau membeli kambing secara mandiri.

Dengan menggunakan harta pribadi, syarat ibadah kurban dapat terpenuhi secara jelas. Selain itu, pelaksanaan ibadah juga menjadi lebih tenang karena terhindar dari polemik penggunaan dana negara.

Pada akhirnya, semangat berbagi kepada masyarakat tetap menjadi hal baik yang perlu dijaga saat Idul Adha. 

Namun, pemisahan antara uang pribadi dan anggaran negara tetap penting diperhatikan agar ibadah berjalan sesuai syariat dan pemerintahan tetap transparan. Jadi, sudah apakah kamu tentang hukum kurban pakai APBN?