Bikin Geger! Ombudsman Temukan Hunian Khusus di Lapas Cibinong, Ada TV hingga Mobil Mewah
![]() |
| Lapas Kelas IIA Cibinong yang punya fasilitas mewah (Dok. Ist) |
JawaUpdate.com - Ombudsman RI menemukan adanya kawasan hunian khusus di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, yang disebut memiliki sejumlah fasilitas berbeda dari area hunian warga binaan pada umumnya.
Temuan tersebut didapatkan saat tim Ombudsman melakukan pengawasan pelayanan publik di Lapas Cibinong pada Rabu, 23 September 2026.
Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati mengatakan, kawasan yang ditemukan berada sekitar 100 meter dari kantin lapas dan dipisahkan dengan pagar kayu.
Area tersebut memiliki sejumlah bangunan yang dari luar tampak seperti rumah tinggal, termasuk bangunan menyerupai homestay, rumah petak hingga hunian yang terlihat seperti kompleks perumahan.
Di kawasan berpagar itu juga terdapat rumah dinas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong.
Saat melakukan pemeriksaan, tim Ombudsman melihat beberapa bangunan dengan bentuk dan fasilitas yang cukup berbeda dari gambaran hunian warga binaan pada umumnya.
Salah satu bangunan yang diperiksa disebut oleh petugas sebagai rumah asimilasi. Namun, ketika masuk ke dalam bangunan tersebut, tim Ombudsman menemukan sofa, televisi, meja makan dan kulkas.
Ombudsman juga menyebut menemukan minuman keras di dalam kulkas pada salah satu bangunan yang diperiksa. Syafrida mengatakan, bangunan tersebut ternyata ditempati oleh warga binaan.
"Jadi diduga kuat menurut kami di Lapas Cibinong terdapat fasilitas khusus untuk beberapa warga binaan," ungkapnya.
Salah seorang penghuni mengaku berstatus sebagai warga binaan, sedangkan penghuni lainnya disebut meninggalkan lokasi setelah mengetahui kedatangan tim Ombudsman.
Dari hasil pemeriksaan awal tersebut, Ombudsman menduga terdapat fasilitas khusus yang hanya digunakan oleh sejumlah warga binaan di Lapas Cibinong.
Selain bangunan hunian, tim Ombudsman juga melihat sejumlah fasilitas lain di kawasan tersebut.
Di area parkir ditemukan dua mobil yang disebut sebagai mobil mewah, sementara kawasan hunian juga dilengkapi fasilitas gym dan kolam. Ombudsman turut melihat pembangunan simulator golf di kawasan tersebut.
Menurut Syafrida, terdapat pula akses berupa jalan pembuangan sampah di bagian belakang area parkir yang tidak dilengkapi pagar.
Kondisi itu dinilai dapat menjadi celah bagi kendaraan maupun orang untuk keluar masuk kawasan lapas.
Ombudsman kemudian menyoroti aspek pengamanan karena menemukan adanya akses yang menurut mereka berpotensi digunakan untuk keluar masuk tanpa pengawasan yang memadai.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno memberikan penjelasan mengenai bangunan yang menjadi temuan Ombudsman tersebut.
Yudi menyebut lokasi yang diperiksa berada di area asimilasi yang sebelumnya dikenal sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAE.
Menurut dia, sejumlah bangunan di kawasan tersebut merupakan rumah dinas jabatan bagi pejabat Lapas Cibinong.
Yudi mengatakan rumah yang didatangi tim Ombudsman memiliki surat keputusan mengenai statusnya sebagai rumah jabatan.
Meski demikian, Kanwil Ditjenpas Jawa Barat tetap melakukan pendalaman terhadap kondisi di kawasan tersebut.
Jika pemeriksaan menemukan adanya aktivitas atau penggunaan fasilitas yang tidak sesuai aturan, pihaknya memastikan akan mengambil tindakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Temuan Ombudsman tersebut kemudian ditindaklanjuti Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan membentuk tim pemeriksaan.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan pemeriksaan akan mencakup berbagai aspek, mulai dari sarana dan prasarana hingga administrasi serta pelaksanaan standar pelayanan dan pengamanan.
Informasi yang disampaikan Ombudsman akan menjadi salah satu bahan yang digunakan dalam proses pemeriksaan dan verifikasi.
Mashudi menegaskan bahwa Ditjenpas menghormati pengawasan yang dilakukan Ombudsman sebagai bagian dari pengawasan eksternal.
Namun, dia mengatakan seluruh temuan tetap harus diperiksa secara menyeluruh agar kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku.
Ditjenpas juga akan memastikan apakah fasilitas yang ditemukan memang sesuai dengan peruntukannya.
Hal tersebut termasuk memeriksa status bangunan, administrasi penugasan warga binaan serta keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kawasan tersebut.
Mashudi menegaskan bahwa seluruh warga binaan harus mendapatkan perlakuan dan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya fasilitas atau perlakuan yang tidak sesuai aturan, Ditjenpas akan mengambil tindakan.
Begitu pula apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas, penindakan akan dilakukan sesuai hasil pemeriksaan.
Meski begitu, Mashudi meminta semua pihak menunggu proses verifikasi karena Ditjenpas tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum pemeriksaan selesai.
Hasil pemeriksaan nantinya juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola, pengawasan dan sistem keamanan di Lapas Cibinong.
Ditjenpas menyatakan terbuka terhadap kritik maupun pengawasan dari masyarakat dan media selama informasi yang disampaikan dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan.
